TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS

CONTOH KASUS IMMORAL DALAM MANAJEMEN ETIKA BISNIS

OBAT NYAMUK HIT

Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia.

Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.

Analisis :

Dari kasus diatas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan besarpun berani untuk mmengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung.

Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya tapi seharusnya perusahaan jugamemikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya.

Sumber :

http://artikaamanda.blogspot.com/2012/11/bisnis-yang-tidak-beretika.html

http://nildatartilla.wordpress.com/2013/02/09/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis-oleh-pt-megasari-makmur/

http://theresiaaaw.blogspot.co.id/2014_11_01_archive.html

Tugas Bahasa Indonesia

BAHASA INDONESIA

Jawaban: 1

Bahasa Yang Baik

Penggunaan bahasa yang baik (sesuai aspek komunikatif) adalah sesuai dengan sasaran kepada siapa bahasa tersebut di sampaikan. Hal ini harus disesuaikan dengan unsur umur, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita. Dengan kata lain, bahasa yang kita gunakan sesuai dengan lawan bicara, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman ketika berkomunikasi.


Bahasa Yang Benar

Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yaitu peraturan bahasa (tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan). Bahasa yang benar mengacu pada kaidah penulisan dan pengucapan Bahasa Indonesia seperti yang tertera dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dan terdapat pula di EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).

Dari 2 hal diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang tidak menyinggung lawan bicara, dan tiap katanya adalah bagian dari kata-kata dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar” dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan “bahasa Indonesia yang baik dan benar” mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan bahasa yang baku.

Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal penggunaan bahasa Indonesia yang  benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian  bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan  bahasa yang digunakan menjadi tidak baik.

Misalkan dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contoh :

Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu?

Bagaimana cara menyelesaikan tugas ini?


Misalkan ketika dalam dialog antara seorang ibu dengan anaknya

Ibu: Dewa, bisakah kamu membantu ibu untuk mengambilkan garam?

Dewa: Iya bu, Dewa akan mengambilkan garam itu untuk ibu

Kata yang digunakan sesuai lingkungan sosial

Contoh lain dalam tawar-menawar di pasar, misalnya, pemakaian ragam baku akan menimbulkan kegelian, keheranan, atau kecurigaan. Akan sangat ganjil  bila dalam tawar -menawar dengan tukang sayur atau tukang becak kita memakai bahasa baku seperti ini.

(1) Berapakah Ibu mau menjual tauge ini?

(2) Apakah Bang Becak bersedia mengantar saya ke Pasar Tanah Tinggi dan  berapa ongkosnya?

Contoh di atas adalah contoh bahasa Indonesia yang baku dan benar, tetapi tidak baik dan tidak efektif karena tidak cocok dengan situasi pemakaian kalimat-kalimat itu. Untuk situasi seperti di atas, kalimat (3) dan (4) berikut akan lebih tepat.

(3) Berapa nih, Bu, tauge nya?

(4) Ke Pasar Tanah Tinggi , Bang. Berapa?

Jawaban: 2
Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar dilembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah (taman kanak-kanak) sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi (Perguruan Tinggi) di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu.
Di daerah ini, bahasa daerah boleh dipakai sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan tingkat sekolah dasar sampai tahun ketiga (kelas tiga). Setelah itu, harus menggunakan bahasa Indonesia. Karya-karya ilmiah di perguruan tinggi (baik buku rujukan, karya akhir mahasiswa, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan hasil atau laporan penelitian)  yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah mampu sebagai alat penyampaian Iptek, dan sekaligus menepis anggapan bahwa bahasa Indonesia belum mampu mewadahi konsep-konsep Iptek.

Ekspor Lada Hitam Lampung Tembus 817 Ton

BANDAR LAMPUNG - Ekspor lada hitam Lampung selama Maret 2015 tercatat sebanyak 817 ton senilai USD7,4 juta, naik bila dibandingkan Februari 2015 yang tercatat 641 ton atau senilai USD6,1 juta.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ferynia didampingi Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Ratna Dewi di Bandarlampung, Senin, menyebutkan ekspor lada hitam asal Lampung itu masih terus berlangsung kendati produktivitas komoditas tersebut tidak sebanyak beberapa tahun lalu. Selain itu, berdasarkan keterangan petani lada di Lampung menyebutkan bahwa panen akan berlangsung sekitar bulan Juli-Agustus 2015 atau setelah panen kopi.

Menurut dia, lada masih merupakan komoditas andalan Lampung untuk memenuhi kebutuhan daerah ini maupun ekspor, selain kopi, kelapa sawit, kakao, dan lainnya. Ia menambahkan, negara tujuan utama ekspor lada Lampung, yakni Amerika Serikat, Singapura, India, Vietnam, dan Tiongkok. Sementara itu, petani lada di Lampung Utara menyebutkan saat ini produksi komoditas bumbu dapur tersebut sedikit mengingat panen belum berlangsung.

"Diperkirakan panen lada akan berlangsung pada Juli-Agustus. Saat ini produktivitas rata-rata tanaman lada hitam itu masih rendah, berkisar antara 500-700 kilogram per hektare (Ha)," kata Petani Lada M Toyib, di Lampung Utara, Senin (20/4/2015).

Ia menyebutkan, produksi sebesar itu turun bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Penurunan produktivitas itu karena beberapa faktor, di antaranya serangan hama penyakit yang sulit diidentifikasi, tanaman yang sudah tua serta faktor iklim. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menanam serta merawat tanaman tersebut.

"Beberapa tahun lalu, lada hitam menjadi komoditas perkebunan yang sangat berharga dibandingkan hasil perkebunan lainnya. Namun saat ini produksinya mengalami penurunan," tambahnya.

Karena itu, ia mengharapkan pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pelatihan yang terus menerus terkait budidaya tanaman lada. Harga lada hitam saat ini menurut dia, cukup mahal mencapai sekitar Rp120 ribu per kilogram (Kg). Namun stoknya saat ini menipis mengingat panen belum berlangsung.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2015/04/20/320/1137006/ekspor-lada-hitam-lampung-tembus-817-ton

Analisis:

Negara tujuan utama ekspor lada Lampung, yakni Amerika Serikat, Singapura, India, Vietnam, dan Tiongkok. Sementara itu, petani lada di Lampung Utara menyebutkan saat ini produksi komoditas bumbu dapur tersebut sedikit mengingat panen belum berlangsung.

Calon Deputi Gubernur BI: Gaji Saya Rp60 Juta Sekarang

JAKARTA - Calon Deputi Gubernur (DG) Bank Indonesia (BI) Hendy Sulistyowati mengaku belum mengetahui jumlah gaji per bulan yang diterima seorang DG BI.

Hal itu ia ungkapkan saat menjalani uji kelayakan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Saya belum tahu soal gaji Dewan Gubernur," singkatnya saat menjawab pertanyaan salah satu anggota DPR, Senin (20/4/2015).

Kendati demikian, Ibu dua anak ini mengaku gajinya selama menjadi Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI cukup untuk membiayai keluarga dan pendidikan anaknya.

"Gaji saya cukup untuk anak sekolah, kalau dikurangi pinjaman perusahaan, gaji saya Rp60 juta per bulan. Itu saya pakai biaya hidup dan sekolahkan mereka (anak)," tukasnya.

Sebagai informasi, Hendy lahir di Surabaya, 7 Januari tahun 1959. Gelar sarjana ekonomi diraihnya ketika ia kuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan Ekonomi Study Pembangunann tahun 1979. Kemudian tahun 1990 Hendy melanjutkan pendidikannya ke University of Michigan untuk meraih gelar Master of Applied Economic. Kariernya di BI bermula ketika ia menjadi Asisten Manajer bagian Departemen Pengelolaan Devisa pada tahun 1985.

Selain itu, dia juga sempat menjabat sebagai Asisten Manajer Departemen Luar Negeri BI tahun 1991.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2015/04/20/457/1137264/calon-deputi-gubernur-bi-gaji-saya-rp60-juta-sekarang

Analisis:

Gelar sarjana ekonomi diraihnya ketika ia kuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan Ekonomi Study Pembangunann tahun 1979. Kemudian tahun 1990 Hendy melanjutkan pendidikannya ke University of Michigan untuk meraih gelar Master of Applied Economic. Kariernya di BI bermula ketika ia menjadi Asisten Manajer bagian Departemen Pengelolaan Devisa pada tahun 1985.

OJK Siapkan Regulasi Tangkis Investasi Bodong

JAKARTA - Maraknya investasi bodong yang ada membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku memiliki rencana untuk menyusun regulasi penyaring investasi bodong.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti mengatakan regulasi tersebut terinspirasi dari investasi sektor barang dalam aturan perdagangan.

"Kita liat contoh di sektor barang, di UU perdagangan, jadi ada inspirasi di muat UU bidang keuangan," ucapnya di MNC Tower, Senin (20/4/2015).

Nantinya regulasi tersebut bisa dicantumkan dalam UU perbankan atau UU pasar modal yang keduanya tengah dilakukan revisi.

"Itu (UU) menyatakan kalau itu (investasi) dengan skim piramida dilarang dan sanskinya sama kaya di barang, supaya ada landasan kuat untuk menindak," imbuhnya.

Menurut Kusumaningtuti, regulasi semacam ini diperlukan agar tidak terjadi kasus seperti pada permainan uang MMM.

"Kalau sekarang, kalau belum ada kerugian, misal penipuan, kerugian, gak ada pasal tindak pidana yang bisa di rever, jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan mengingatkan masy jangan sampai terpikat, jelas-jelas itu kemungkinan gagalnya tinggi," tukasnya.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2015/04/20/457/1137269/ojk-siapkan-regulasi-tangkis-investasi-bodong

Analisis:

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti mengatakan regulasi tersebut terinspirasi dari investasi sektor barang dalam aturan perdagangan.

Harga BBM tak Menentu, Penjualan Motor Turun 70 Persen

DEPOK- Sejumlah dealer sepeda motor di kawasan Cinere mengaku kesulitam memasarkan produknya. Pemicunya adalah adanya ketidakpastian hukum serta turun naiknya harga BBM.

Dua dealer sepeda motor seperti Bintang Honda Motor dan Yamaha-Cinere mengaku omzet turun bebas sejak Januari 2015. "Kami sekarang sulit mencapai target. Penjualan sepi, penurunannya hingga 70 persen," ungkap Ida Ayu, marketing Yamaha-Cinere kepada JPNN, Sabtu (18/4).

Meski sudah memberikan berbagai keringanan dan promosi gencar, namun minat masyarakat membeli sepeda motor tetap rendah. "Mungkin banyak yang masih pikir-pikir, daripada beli motor baru mendingan beli sembako. Apalagi harga BBM naik turun begini," kata Ida tersenyum kecut.

Kondisi serupa diungkapkan Dina Andina. Marketing Bintang Honda Motor ini mengaku memberikan jatah fee-nya untuk konsumen agar bisa membeli motor baru.

"Saya kasih diskon besar, diambil dari jatah fee saya. Kalau tidak begitu, target penjualan saya tidak terpenuhi," ucap Dina sembari membagi-bagikan brosur sepeda motor di jalan raya Meruyung.(esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/04/18/298803/Harga-BBM-tak-Menentu,-Penjualan-Motor-Turun-70-Persen

Analisis:

Meski sudah memberikan berbagai keringanan dan promosi gencar, namun minat masyarakat membeli sepeda motor tetap rendah. "Mungkin banyak yang masih pikir-pikir, daripada beli motor baru mendingan beli sembako. Apalagi harga BBM naik turun begini," kata Ida tersenyum kecut.

Apa Kabar Jatah Saham Inalum untuk Pemda?

JAKARTA - Gembar-gembor minta jatah saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sudah lama digaungkan, namun hingga saat ini tidak jelas apa saja yang sudah dilakukan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengaku heran dengan hal ini. Dia juga mengatakan, sejak resmi dilakukan pengambilalihan Inalum oleh pemerintah RI, hingga saat ini juga tidak pernah ada lagi pembahasan soal share saham Inalum di komisi VI, yang membidangi masalah industri dan perusahaan BUMN.

"Karena sebenarnya tugas kami sudah selesai karena sudah ada kesepakatan DPR dengan pemerintah soal saham maksimal 30 persen untuk pemda. Tapi kami juga belum pernah dengar lagi pemda dan Inalum duduk bersama. Jadi semua tergantung Pemprov Sumut," terang Nasril Bahar kepada JPNN kemarin (19/4).

Dia mengatakan, pembahasan terakhir di Komisi VI menyangkut rencana Inalum melakukan pengembangan usaha, seperti membangun power plan yang sudah berjalan, juga mengenai kerjasama dengan Antam untuk membangun smelter alumina.

"Tapi yang menyangkut share saham dengan pemda, belum pernah dibahas lagi. Jadi sekali lagi, ini tergantung Pemprov Sumut berkoordinasi dengan 10 pemkab/pemko, bagaimana menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dilakukan DPR dengan pemerintah," ujar politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Untuk kesekian kalinya, Nasril mengingatkan Gubernur Sumut Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho dan 10 bupati/walikota di sekitar Danau Toba, untuk bergerak cepat melobi Inalum.

"Perlu segera dibahas bagaimana formula share sahamnya. Karena formula share saham itu ya tergantung lobi pemda," ujarnya.

Dikatakan, Inalum hingga tiga tahun ke depan akan bergerak cepat melakukan pengembangan perusahaan. "Pihak Inalum sudah pernah menyampaikan akan melakukan aksi-aksi korporasi Inalum dalam dua hingga tiga tahun ke depan, akan bergerak cepat. Antara lain dengan pelepasan saham perdana, IPO (initial public offering). Jika pemda tak gerak cepat, bisa tak kebagian saham," ujar Nasril.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara 10 bupati/walikota, Mangindar Simbolon, mengakui, progres negosiasi dengan pusat terkait jatah Inalum yang saat ini 100 persen dikuasai pemerintah pusat, tidak jelas.

"Gubernur sudah kita surati resmi, ya mestinya gubernur mengajak kita untuk negosiasi dengan pusat. Ini kita tunggu-tunggu," ujar Mangindar Simbolon, yang juga, bupati Samosir itu, 5 Januari 2015.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah era sebelumnya sudah punya komitmen memberikan jatah saham maksimal 30 persen untuk Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yakni Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. (sam/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/04/20/299067/Apa-Kabar-Jatah-Saham-Inalum-untuk-Pemda

Analisis:

Inalum hingga tiga tahun ke depan akan bergerak cepat melakukan pengembangan perusahaan. "Pihak Inalum sudah pernah menyampaikan akan melakukan aksi-aksi korporasi Inalum dalam dua hingga tiga tahun ke depan, akan bergerak cepat. Antara lain dengan pelepasan saham perdana, IPO (initial public offering). Jika pemda tak gerak cepat, bisa tak kebagian saham," ujar Nasril.

Cecar Calon Deputi Gubernur BI soal Akta FPJP untuk Century

JAKARTA - Tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia hari ini (20/4) menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan.  Ketiganya adalah Dody Budi Waluyo, Erwin Rijanto dan Hendy Sulistiowati.

Namun, nama Dody mendapat perhatian tersendiri dalam fit and proper test itu. Sebab, namanya terseret-seret dalam pencairan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesi untuk Bank Century.

Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya mengantongi keterangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peran Dody dalam kasus Bank Century. "PPATK, pada saat memberikan data kemarin itu menyampaikan bahwa Dody pernah dipanggil KPK terkait kasus bank Century yaitu pencairan FPJP," kata Misbakhun.

Berdasarkan data yang dipegang Komisi XI DPR, Dodi Budi Waluyo adalah orang yang menerima surat kuasa nomor 10/Sr.Ka/GBI Tanggal 14 November 2008 dari Gubernur Bank Indonesia, Boediono. Saat itu, Dody menduduki jabatan Kepala Biro Operasi Moneter BI.

Merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanda tangan akta notaris pencairan FPJP untuk Bank Century adalah pada 14 November 2008 pukul 19.00 WIB. Namun, berdasar dokumen akta kredit, penandatanganannya adalah pukul 13.30 WIB.

Hanya saja dari pengakuan notaris yang membuat akta kredit, penandatanganannya dilakukan pada pukul 22.00. Sementara mantan direktur Bank Century, Hermanus Hasan Muslim menyebut penandatanganan akta adalah 15 November 2008, pukul 02.00 WIB, atau sudah melewati batas waktu persyaratan pencairan FPJP.

Menurut Misbakhun, persoalan kepastian tentang akta FPJP itu penting karena menyangkut integritas dan kredibilitas bank sentral. Politikus yang dikenal sebagai inisiator hak angket kasus Century itu menegaskan, posisi Deputi Gubernur BI juga sangat penting untuk membangin integritas dan kredibilitas bank sentral.

“Artinya, kita harus memastikan kredibilitas orang yang mengisi. Kalau dia jujur, amanah, dan konsisten, maka yang bersangkutan pasti akan terpilih," jelas Misbakhun.

Sedangkan Dody dalam jawabannya di hadapan Komisi XI mengatakan, persoalan Bank Century ditangani oleh sebuah tim. Ia menegaskan bahwa pengucuran FPJP juga dilakukan setelah mendapat surat kuasa Boediono selaku  Gubernur BI kala itu.

"Kami eksekusi setelah ada assessment. Kami dapat rekomendasi dari mereka. Kami dapat surat dari Gubernur. Kami saat itu duduk sebagai wakil direktur untuk eksekusi di perbankan," kilahnya.

Sedangkan soal waktu penandatanganan akta FPJP, Dody tak bisa meastikannya. Ia hanya memberi jawaban yang bersisi rentang waktu pada tanggal 14 November 2008, yakni antara jam 19.00 WIB dan 20.00 WIB.

Terang saja jawaban itu tak memuasakan Misbakhun. Ia megaku tak bermaksud meragukan kredibilitas dan kapasitas Dody sebagai calon Deputu Gubernur BI yang diusulkan Presiden Joko Widodo ke DPR. “Tapi ini menyangkut penguatan kredibilitas dan independensi BI sebagai bank sentral," ujarnya.

Rencananya, pengambilan keputusan tentang Dapuri Gubernur BI pilihan DPR akan ditentukan malam ini.(ara/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/04/20/299138/Cecar-Calon-Deputi-Gubernur-BI-soal-Akta-FPJP-untuk-Century

Analisis:

Nama Dody mendapat perhatian tersendiri dalam fit and proper test itu. Sebab, namanya terseret-seret dalam pencairan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesi untuk Bank Century.

Mau Tahu Utang Luar Negeri RI Berapa Ribu Triliun? Ini Jumlahnya

JAKARTA - Utang asing (utang luar negeri/ULN) Indonesia terus meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang asing Indonesia pada akhir Februari 2015 sebesar USD 298,9 miliar (setara Rp 3.832 triliun) atau naik 9,4 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

Meskipun mengalami pertumbuhan, posisi itu lebih rendah daripada kenaikan pada Januari 2015 sebesar 10,5 persen (yoy) atau USD 299,4 miliar (Rp 3.838,4 triliun).

"Perkembangan utang luar negeri pada Februari 2015 dipengaruhi melambatnya pertumbuhan utang luar negeri sektor publik maupun sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara. 

Dia melanjutkan, posisi ULN pada akhir Februari terdiri atas ULN sektor publik USD 134,8 miliar (45,1 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD 164,1 miliar (54,9 persen dari total ULN).

"Sementara itu, utang luar negeri sektor publik tumbuh 4,4 persen (yoy) atau lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy)," katanya. 

Perlambatan tersebut, menu­rut Tirta, didorong menurunnya posisi pinjaman luar negeri pemerintah.

Pertumbuhan ULN sektor swasta juga melambat dari 14,4 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 13,8 persen (yoy), terutama karena perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri. Berdasar jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi ULN berjangka panjang (85,3 persen dari total ULN). 

Tirta mengungkapkan, ULN berjangka panjang pada Februari 2015 tumbuh 9,8 persen (yoy). Angka itu lebih rendah daripada pertumbuhan Januari 2015 yang tercatat 10,9 persen (yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 7,2 persen (yoy), juga lebih rendah daripada pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat 8,1 persen (yoy). "Pada akhir Februari 2015 ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD 131,3 miliar atau 97,5 persen dari total ULN sektor publik," katanya.

Sementara ULN berjangka panjang sektor swasta  USD 123,7 miliar atau 75,4 persen dari total ULN swasta. Posisi ULN berjangka pendek mencapai USD 43,8 miliar (14,7 persen dari total ULN).

Menurut Tirta, di sektor swasta, posisi ULN pada akhir Februari 2015 terutama terkonsentrasi pada sektor keuangan; industri pengolahan; pertambangan; serta listrik, gas, dan air bersih. "Pangsa ULN empat sektor tersebut terhadap total ULN swasta masing-masing sebesar 29,4 persen; 20,0 persen; 16,1 persen; dan 11,7 persen," ujarnya.

Pada Februari 2015, lanjut Tirta, ULN sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh relatif stabil dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya, sedangkan tiga sektor lainnya mengalami perlambatan. "Bank Indonesia memandang perkembangan utang luar negeri masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian," tuturnya.(dee/c9/agm)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/04/20/299055/Mau-Tahu-Utang-Luar-Negeri-RI-Berapa-Ribu-Triliun-Ini-Jumlahnya/page2

Analisis:

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang asing Indonesia pada akhir Februari 2015 sebesar USD 298,9 miliar (setara Rp 3.832 triliun) atau naik 9,4 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Jokowi Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,7% di 2015, BI: Mungkin Hanya 5,4%

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 2015 bisa mencapai 5,7%. Namun Bank Indonesia (BI) lebih pesimistis, dengan perkiraan 5,4-5,8% tetapi lebih cenderung ke batas bawah.

"Target (pertumbuhan ekonomi) 5,4-5,8%, tetapi saat ini di batas bawah. Tahun ini mungkin 5,4%," kata Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI, kala ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ekonomi Indonesia, lanjut Mirza, terkena dampak perlambatan ekonomi dunia. Saat ini, bisa dibilang hanya Amerika Serikat (AS) yang menguat sendirian.

"Indonesia ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sisi ekonomi global. Di dunia ada perlambatan, hanya AS yang tidak melambat," tuturnya.

Hal ini, tambah Mirza, membuat ekspor Indonesia turun. Ditambah lagi harga komoditas unggulan ekspor Indonesia seperti minyak sawit mentah (CPO), karet, dan sebagainya juga ikut turun.

"Harga minyak turun secara siginifikan. CPO juga jatuh, karet jatuh, kemudian Indonesia kena dampaknya," sebut Mirza.

Meski demikian, Mirza menilai bisa saja ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh di atas 5,4%. Syaratnya, belanja pemerintah harus optimal.

"Ada peluang di atas 5,4%, kalau anggaran pemerintah cepat dicairkan kemudian proyek bisa jalan. Anggaran pemerintah kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 10-11%," jelasnya.

(hds/hen) 

Sumber: http://finance.detik.com/read/2015/04/20/133355/2892298/4/jokowi-incar-pertumbuhan-ekonomi-57-di-2015-bi-mungkin-hanya-54

Analisis:

Indonesia ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sisi ekonomi global. Di dunia ada perlambatan, hanya AS yang tidak melambat

Biar Berkembang, RI Tak Boleh Bergantung ke China

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan China masih sangat erat. Ia pun mencontohkan bahwa keeratan tersebut bisa dilihat masih bergantungnya pertumbuhan ekonomi RI dengan perkembangan ekonomi di China.

"Indonesia masih mengandalkan China, kita juga alami diversifikasi ekonomi. Tapi saya sependapat bahwa Indonesia harus memiliki optimisme," ujarnya di Hotel Shangri La, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Menurutnya, jika China mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun mendatang, maka juga akan membawa dampak positif bagi Indonesia. "Masih ada optimisme yang besar. Pertumbuhan 7 persen di China itu akan membawa dampak juga bagi Indonesia," lanjutnya.

Meski demikian, menurut Sofyan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak bergantung pada perekonomian global atau ekonomi suatu negara. Pemerintah tetap memiliki strategi sendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sebelum jadi menteri saya juga jadi dewan di beberapa perusahaan. Presiden kami seorang pebisnis. Banyak orang bilang potensi bisnis besar, tapi Indonesia terikat dengan birokrasi dan lain-lain. Jadi semua ikatan dilepaskan, kita buka reformasi," katanya.

Selain itu, pemerintah juga telah membuka lebih banyak pasar tujuan bagi produk-produk dalam negeri sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

"Kami buka pasar-pasar di Eropa, Turki, Jepang, Korea. Kemudian membuka ekonomi yang lebih terbuka dengan akses pasar yang lebih besaran. Dengan demikain investor akan masuk ke Indonesia," tandasnya. (Dny/Gdn)

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2216738/biar-berkembang-ri-tak-boleh-bergantung-ke-china

Analisis:

Jika China mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun mendatang, maka juga akan membawa dampak positif bagi Indonesia.

Mari Menghitung Berapa Dana Pensiun Kita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pekan lalu, sudah dibahas tentang memperkirakan dana pensiun yang kita perlukan. Persentasenya sangat bergantung pada gaya hidup macam apa yang kita inginkan di masa pensiun mendatang. Kisarannya antara 80 persen dan 125 persen dari gaji kita sekarang. Semakin mewah gaya hidup pada masa pensiun, semakin tinggi juga persentase yang harus dipersiapkan.

Nah, setelah mengetahui berapa persentase pendapatan kita setelah pensiun, perlu diketahui berapa nominalnya. Ada dua parameter yang harus diketahui, yaitu gaji terakhir dan jangka waktu kapan kita akan pensiun.

Misalnya begini, Badu saat ini berusia 30 tahun. Gajinya sekarang Rp 10 juta. Pada masa pensiun kelak, dia ingin berjalan-jalan ke tempat-tempat yang menarik bersama dengan istrinya. Tentu dia harus mempersiapkan biayanya. Gaya hidup mewah seperti itu diperkirakan memerlukan pendapatan 125 persen dari pendapatannya saat ini.

Katakanlah pendapatannya saat ini sebesar Rp 10 juta. Jadi, pada masa pensiun kelak dia harus memiliki pendapatan sebesar Rp 12,5 juta untuk memenuhi gaya hidupnya itu. Badu merencanakan pensiun pada usia 55 tahun. Jarak antara usianya dengan masa pensiun adalah 55 tahun dikurangi 30 tahun, yaitu 25 tahun. Artinya, Badu memiliki kesempatan selama 25 tahun untuk menabung biaya pensiun.

Tentu saja, uang dengan nominal Rp 12,5 juta pada saat ini di kala Badu berusia 30 tahun berbeda dengan ketika dia berusia 55 tahun. Ada faktor lain yang bernama inflasi, yang menggerogoti nilai uang. Misalnya dengan uang Rp 10 juta saat ini sudah dapat membeli telepon genggam paling canggih, maka uang senilai Rp 10 juta 25 tahun mendatang mungkin hanya dapat digunakan untuk membeli sarung teleponnya saja. Begitu dahsyatnya inflasi ini menggerogoti nilai uang kita.

Setelah mengetahui bahwa Badu harus memiliki pendapatan sebesar Rp 12,5 juta per bulan pada usia 55 tahun, kita harus mencari tahu berapa uang yang saat ini senilai Rp 12,5 juta pada 25 tahun mendatang. Caranya dengan mencari tingkat inflasi. Rata-rata inflasi di Indonesia sekitar 8 persen dalam 10 tahun terakhir ini. Data ini dapat digunakan untuk menghitung berapa uang yang Badu perlukan kelak.

Rumus mencari nilai yang akan datang atau future value adalah FV = Pv (1+r) ^ n. FV adalah nilai yang dicari, PV adalah nilai saat ini, yaitu Rp 12,5 juta, "r" adalah tingkat inflasi, dan "n" adalah periode waktunya, yaitu 25 tahun.

Cara lain adalah menggunakan kalkulator finansial dari sejumlah situs, seperti www.financeformulas.net. Setelah dihitung, ditemukan bahwa uang sebesar Rp 12,5 juta dengan inflasi 8 persen per tahun sama nilainya dengan Rp 85.605.939.

Bayangkan bagaimana inflasi menggerogoti nilai uang kita. Uang yang saat ini senilai Rp 12,5 juta akan setara dengan Rp 85.605.939 pada 25 tahun yang akan datang. Itu baru untuk satu bulan. Dalam satu tahun, dana yang diperlukan adalah Rp 1.027.271.268. Ini baru satu tahun. Sementara menurut data statistik, usia harapan hidup di Indonesia sekitar 68 tahun. Jadi, bayangkan berapa besar dana yang harus dipersiapkan dalam periode usia 55 hingga 68 tahun tersebut.

Mempersiapkan

Ada banyak cara untuk mempersiapkan dana pensiun. Berinvestasi sejak awal adalah salah satu cara yang jitu. Jika Badu hidup sehat selama 15 tahun setelah pensiun dia harus mempersiapkan dana sebesar Rp 11.497.941.766,12 untuk menunjang gaya hidupnya.

Dana ini memang besar, tetapi bukan tidak mungkin dikumpulkan. Jika Badu baru terkejut saat melihat kebutuhan pensiunnya dan baru mengumpulkan dana pensiun ketika berusia 30 tahun, dia harus menyisihkan dana sebesar Rp 3.620.711 untuk ditempatkan pada instrumen yang memberikan imbal hasil sebesar 15 persen. Instrumennya dapat berupa reksa dana saham atau saham. Atau mungkin juga properti.

Jika sejak usia 25 tahun Badu sudah menyadari kebutuhan besar dana pensiunnya, dia hanya harus berinvestasi sebesar Rp 914.159 per bulan. Berarti dia memiliki kesempatan menabung selama 30 tahun. Sembari bekerja, dia dapat menyisihkan uangnya untuk menjamin kebutuhan pensiunnya kelak.

Pensiun mewah pun dapat disiapkan....

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/04/18/mari-menghitung-berapa-dana-pensiun-kita?page=2

Analisis:

Memperkirakan dana pensiun yang kita perlukan. Persentasenya sangat bergantung pada gaya hidup macam apa yang kita inginkan di masa pensiun mendatang. Kisarannya antara 80 persen dan 125 persen dari gaji kita sekarang. Semakin mewah gaya hidup pada masa pensiun, semakin tinggi juga persentase yang harus dipersiapkan.

ADB : Indonesia Siap Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,5 persen pada tahun ini. Angka ini, lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 5,7 persen. 

Deputy Country Director ADB Indonesia, Edimon Ginting, di Jakarta, Selasa 24 Maret 2015 mengungkapkan, pemangkasan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. 

"Hal ini sangat memperbaiki kondisi fiskal yang menyebabkan terjadi sumber daya yang besar untuk dialokasikan ke hal-hal yang produktif, termasuk infrastruktur fisik dan sosial," kata dia.

Edimon menambahkan dengan penghematan tersebut, defisit anggaran juga bisa ditekan menjadi 1,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pembiayaan APBN dapat lebih efisien. 

Menurutnya, ada sejumlah risiko yang harus dihadapi Indonesia. Seperti pelemahan pertumbuhan negara mitra dagang dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Namun, pemerintah Indonesia dinilai siap mengantisipasi dampak dari gejolak perekonomin global yang diperkirakan akan terus terjadi sepanjang tahun.

"Pemerintah telah memiliki berbagai persiapan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, ADB juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar enam persen. Stabilitas ekonomi dunia yang lebih terjaga membuat ekonomi negara berkembang dapat tumbuh tinggi pada 2016. 

Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/605243-adb---indonesia-siap-hadapi-gejolak-ekonomi-global

Analisis

Ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,5 persen pada tahun ini. Angka ini, lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 5,7 persen. Deputy Country Director ADB Indonesia, Edimon Ginting, di Jakarta, Selasa 24 Maret 2015 mengungkapkan, pemangkasan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. 

BKPM: Investasi Jepang Terlalu Terpusat di Jawa

VIVA.co.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong investor Jepang untuk berinvestasi ke luar Jawa. Sebab, saat ini, hampir 100 persen investasi dari negara itu di Indonesia terfokus di pulau Jawa. 

Kepala BKPM, Franky Sibarani, Selasa 24 Maret 2015, menegaskan bahwa hal tersebut dalam acara Indonesia Business Forum yang dilaksanakan hari ini di Tokyo, Jepang.

Dia menyampaikan, kebijakan pemerintah dalam mendorong industi hilir dan bernilai tambah akan lebih terfokus di luar Jawa. Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak akan lagi mengekspor bahan mentah. 

Sehingga, investasi yang masuk akan diarahkan ke industri pengolahan. "Hal tersebut potensial dikembangkan di luar Jawa, karena bahan baku banyak terdapat di luar Jawa,” kata dia dalam keterangan yang diterima VIVA.co.id.

Data BKPM menunjukkan bahwa 96 persen dari total realisasi investasi Jepang untuk periode tahun 2010-2014 sebesar US$12,01 miliar ada di Jawa. 

Menurut Franky, hingga 2019, pemerintah akan membangun 15 kawasan industri baru, di mana 13 di antaranya ada di luar Jawa. Banyak potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh para investor Jepang di 13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu, salah satunya industri pengolahan berbasis sumber daya alam.

Sebagai contoh, KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara bisa dikembangkan sebagai pusat industri kelapa sawit, karet, pupuk, logistik, serta kawasan pariwisata. Kemudian, KEK Bitung di Sulawesi Utara, dapat dikembangkan untuk industri perikanan, kelapa, tanaman obat, dan logistik.

Khusus wilayah Papua, pemerintah juga akan mendorong pengembangan empat KEK beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan perngembangan daerah masing-masing. KEK Merauke, misalnya akan dikembangkan untuk sektor pertanian terintegrasi industri pengolahannya. 

Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/605332-bkpm--investasi-jepang-terlalu-terpusat-di-jawa

Analisis

BKPM mendorong investor Jepang untuk berinvestasi ke luar Jawa. Sebab, saat ini, hampir 100 persen investasi dari negara itu di Indonesia terfokus di pulau Jawa. Kepala BKPM, Franky Sibarani, Selasa 24 Maret 2015, menegaskan bahwa hal tersebut dalam acara Indonesia Business Forum yang dilaksanakan hari ini di Tokyo, Jepang.